Pemerintah Kabupaten Natuna meminta pemerintah pusat, terutama Kementerian Kesehatan segera meminta maaf pada masyarakat Natuna dan pemerintah Natuna. "Pemerintah pusat hari ini harus hadir meminta maaf pada pemerintah daerah dan masyarakat Natuna tentang kondisi awal mengapa tidak melakukan koordinasi awal," ungkap Wakil Bupati Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Ngesti Yuni Suprapti pada Pro3 RRI, Minggu (2/2/2020).

 Ngesti Yuni menyebut, saat ini masyarakatnya masih menunggu jaminan selama 14 hari kelangsungan hidup masyarakat. Pasalnya, dengan rasa takut, masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian.

 "Apa sih yang diberikan pusat ke kita hari ini. Ga ada, cuma ngomong aja. Menteri kesehatan aja ga bisa untuk menjamin 14 hari itu. Jaminan kesehatan seperti apa? Kami takut, was-was dengan kondisi ini. Trauma masyarakat kami," ungkapnya.
Untuk itu, Yuni meminta Menteri Kesehatan memberikan kejelasan dengan menemui masyatrakat Natuna. "Mau hadir, pertama kali hadir, kemudian ditunggu karena tidak ada titik temu malamnya mau menemukan masyarakat juga tidak hadir, paginya masih ditunggu. Ini kan sebuah luka lagi, karena ketidakhadiran. Omongannya tidak bisa dipercaya, mau datang kok tidak datang," pungkasnya.

 Sementara itu dikabarkan bahwa masyarakat Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terus melakukan unjuk rasa menolak kedatangan warga yang dipulangkan dari Wuhan, China. Apalagi, warga yang dievakuasi dari China tersebut dikarantina di Kabupaten Natuna. Bahkan, unjuk rasa tersebut nyaris berujung anarkis, saat beberapa warga membakar ban mobil dan di tengah jalan menuju bandara.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Natuna Haryadi mengatakan, ada enam tuntutan yang diminta warga Natuna untuk pemerintah pusat. Pertama, masyarakat Natuna meminta pemerintah daerah dapat menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Natuna.

 Kedua, masyarakat Natuna meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantinya di KRI  milik TNI. Kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai. "Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan dan kecemasan warga, karena saat ini masyarakat Natuna sudah cemas dan resah," kata Haryadi.