JAKARTA– Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengaku tidak campur tangan dalam pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Presiden. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu hanya memberi garis politik bagi Joko Widodo.

 “Kami hanya memberikan garis politik bahwa KPK punya misi khusus untuk memberantas korupsi tapi melalui pencegahan untuk mendorong kerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum,” ujarnya di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

 PDIP percaya Jokowi menempatkan orang-orang terbaik untuk menempati jabatan Dewas KPK. Hasto mengingatkan agar penunjukan Dewas KPK bebas intervensi politik.

 “Dewas KPK kan ranah eksekutif. Sehingga kami tahu Pak Jokowi akan memgambil keputusan terbaik. Karena KPK dengan kewenangan yang begitu besar juga memiliki tanggungjawab untuk menegakkan hukum tidak holeh ada intervensi kepentingan politik. Di masa lalu pernah disalahgunakan. Karena itu kami percayakan kepada bapak presiden,” jelasnya.

 Lebih lanjut Hasto mengaku belum mengetahui orang-orang yang ditunjuk Jokowi. “Kami tidak tahu. Yang kami dengar melalui media memang ada ketua-ketua KPK sebelumnya yang diusulkan sebagai Dewas,” tandasnya.

 Presiden Jokowi sudah membentuk Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas KPK terdiri dari lima orang yang akan dilantik berbarengan dengan pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023 pada 21 Desember mendatang.