TNI dan PT Freeport Indonesia melakukan kerja sama dalam hal pengamanan wilayah dan kegiatan Freeport di Timika, Papua. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Clayton Allen (Tony) Wenas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (26/12/2019).
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (27/12/2019) disebutkan, Panglima TNI mengatakan bahwa MoU dengan PT Freeport Indonesia dikategorikan sebagai pengamanan terhadap objek vital nasional yang bersifat strategis. Lokasi usaha tambang Freeport berada di daerah yang sangat terpencil, sulit, dan unik di Timika, Papua.
Selain itu, terdapat ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan gangguan keamanan yang bereskalasi rawan serta bersifat fluktuatif. Oleh karena itu diperlukan koordinasi pengamanan secara terpadu dan sinergi antara TNI dan PT Freeport Indonesia.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, TNI adalah alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melaksanakan tugas pokok melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu bentuk OMSP adalah mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
Untuk mengamankan PT Freeport Indonesia sebagai objek vital nasional yang bersifat strategis, TNI dapat melaksanakan operasi secara berdiri sendiri maupun bekerja sama dengan Polri.
"Sebagaimana dipahami bersama bahwa TNI merupakan satuan yang terlatih untuk melaksanakan tugas di medan-medan dengan karakteristik seperti lokasi pertambangan PT Freeport. Selain itu satuan-satuan TNI yang terdiri dari tiga matra dapat melaksanakan operasi gabungan dalam melaksanakan tugas pokoknya, termasuk membantu pengamanan PT Freeport Indonesia yang merupakan objek vital nasional," kata Panglima TNI.
Dengan adanya MoU di bidang pengamanan ini, maka TNI akan dapat mengoptimalkan satuan TNI yang terdekat dengan lokasi PT Freeport, seperti satuan Kogabwilhan III yang baru terbentuk, yang juga meliputi wilayah operasional PT Freeport Indonesia. Kogabwilhan dibentuk agar TNI dapat melaksanakan tugas pokok secara lebih terintegrasi dan dengan mempertimbangkan faktor geografis Indonesia.
0 Komentar